↑ Kembali ke PROFIL

Fungsi

» Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Inspektorat mempunyai Fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  4. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  5. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
  7. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  8. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  9. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  10. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  11. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
  12. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  13. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah;
  14. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  15. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  16. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  17. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  18. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  19. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.