Inspektorat

Rincian penulis

Tanggal terdaftar: 28 Maret 2014

Post terbaru

  1. File Contoh Laporan Kinerja Pejabat Administrator dan Pelaksana — 10 Maret 2017
  2. PENGUKUHAN SABER PUNGLI KOTA MALANG — 13 Januari 2017
  3. Kebijakan Gratifikasi di Pemerintah Kota Malang — 3 November 2016
  4. SAKIP INSPEKTORAT 2017 — 14 Maret 2016
  5. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT — 28 Agustus 2015

Daftar post penulis

File Contoh Laporan Kinerja Pejabat Administrator dan Pelaksana

LKj_Eselon_III-IV

PENGUKUHAN SABER PUNGLI KOTA MALANG

Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Ruang Sidang Balaikota,Walikota Malang H. Moch Anton mengukuhkan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Kota Malang. Unit SABER PUNGLI tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/30/35.73.112/2017 tanggal 9 Januari 2017. Unit Saber Pungli sesuai dengan Keputusan tersebut Penanggung jawab adalah Walikota Malang, …

Teruskan membaca »

Kebijakan Gratifikasi di Pemerintah Kota Malang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bermartabat, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mempunyai integritas terhadap tugas tanggung jawabnya, Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan kebijakan tentang larangan gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi. Dalam Peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara dilarang menerima …

Teruskan membaca »

SAKIP INSPEKTORAT 2017

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara …

Teruskan membaca »

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

Indikator Kerja Utama Reviu Tahun 2014-2018 VISI : Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima MISI : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Akuntabel. TUJUAN : Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang …

Teruskan membaca »

RENSTRA INSPEKTORAT KOTA MALANG TAHUN 2014-2018

Reviu Rencana Strategis Inspektorat Kota Malang Tahun 2014 – 2018 Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi. Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen …

Teruskan membaca »

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA MALANG TAHUN 2014

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Inspektorat Kota Malang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap …

Teruskan membaca »

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSPEKTORAT

SOP

Permendagri 64 Tahun 2013 (Akrual Basis)

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanah yang dicantumkan pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan yang dimaksud, ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis …

Teruskan membaca »