File Contoh Laporan Kinerja Pejabat Administrator dan Pelaksana

LKj_Eselon_III-IV

PENGUKUHAN SABER PUNGLI KOTA MALANG

Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Ruang Sidang Balaikota,Walikota Malang H. Moch Anton mengukuhkan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Kota Malang. Unit SABER PUNGLI tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/30/35.73.112/2017 tanggal 9 Januari 2017. Unit Saber Pungli sesuai dengan Keputusan tersebut Penanggung jawab adalah Walikota Malang, Wakil Penanggungjawab I adalah Kapolres Malang Kota, dan Wakil Penanggung jawab II adalah Komandan Kodim 0883 Kota Malang. Duduk sebagai Ketua Pelaksana adalah Wakapolres Malang Kota (Kompol Dewa Putu Eka D. S.IK) dan sebagai Wakil Ketua I adalah Inspektur Kota Malang (Drs. Subari) serta Wakil Ketua II adalah Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Malang (Mochamad Arif K, SH.). Dalam Keputusan tersebut ditetapkan beberapa Kelompok Kerja (Pokj) yang akan melaksanakan tugas-tugas sebagai Saber Pungli, diantaranya Pokja Unit Intelejen yang diketua oleh Kasatintelkam Polres Malang Kota, Pokja Pencegahan yang diketuai oleh Kasatbinmas Polres Malang Kota, Pokja Penindakan yang diketuai oleh Kasatreskrim Polres Malang Kota dan Pokja Yustisi yang diketuai oleh KBO Satreskrim Polres Malang Kota. Dalam masing-masing Pokja tersebut terdapat beberapa anggota yang berasal dari jajaran Polres Malang Kota, Denpom V/3 Pomdam V/Brawijaya, Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang. Saber Pungli mempunyai tugas melakukan pencegahan sampai dengan penindakan terkait pungutan liar di Kota Malang.

Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Malang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan yang baik dan demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. (Posted by AP 2017)

Kebijakan Gratifikasi di Pemerintah Kota Malang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bermartabat, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mempunyai integritas terhadap tugas tanggung jawabnya, Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan kebijakan tentang larangan gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.

Dalam Peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Bagi setiap pegawai dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi.Perwal 90 thn 2015 Si Peng Gratifikasi

SAKIP INSPEKTORAT 2017

Papan Nama Inspektorat Kota Malang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Berikut ini adalah Dokumen SAKIP Inspektorat Kota Malang:

  1. Dokumen Perencanaan Kerja Tahun 2016 [klik disini]
  2. Dokumen Perencanaan Kerja Tahun 2017 [klik disini]
  3. Narasi Laporan Kinerja Tahun 2016  [klik disini]
  4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 [klik disini]
  5. Reviu Indikator Kerja Utama Tahun 2014 – 2018 setelah 31 Agustus 2015 [klik disini]
  6. Reviu Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 [klik disini]

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

Indikator Kerja Utama Reviu Tahun 2014-2018

VISI : Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Akuntabel.
TUJUAN : Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan
Publik dan Pemerintahan Yang Akuntabel.

Untuk melihat detail Indikator Kerja Utama Reviu Tahun 2014-2018, silahkan [klik disini]

RENSTRA INSPEKTORAT KOTA MALANG TAHUN 2014-2018

Reviu Rencana Strategis Inspektorat Kota Malang Tahun 2014 – 2018

IMG_0003Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi.

Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit, semakin banyak/besar kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Inspektorat selain sebagai hard control diharapkan juga berperan sebagai soft control, control evaluation menjadi self assesment dan detective menjadi preventife.
Oleh karena itu untuk mendukung peranan Inpektorat sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat selama kurun waktu 5 (lima ) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Rencana Strategis (Renstra) tersebut selain diharapkan dapat mengarahkan pencapaian indikator kinerja Inspektorat, diharapkan pula dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah Kota Malang.

Detail Rencana Strategis Inspektorat Kota Malang Tahun 2014- 2018 [klik disini]

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA MALANG TAHUN 2014

IMG_0004Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Inspektorat Kota Malang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, dimana tugasnya ditujukan agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program Inspektorat Kota Malang, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Malang yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

NARASI LAKIP 2014 INSPEKTORAT KOTA MALANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSPEKTORAT

SOP

Permendagri 64 Tahun 2013 (Akrual Basis)

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanah yang dicantumkan pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan yang dimaksud, ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

  1. Permendagri 64 Tahun 2013 (Akural Basis)
  2. Lampiran I Permendagri 64 Tahun 2013
  3. Lampiran II Permendagri 64 Tahun 2013
  4. Lampiran III Permendagri 64 Tahun 2013
  5. Lampiran IV Permendagri 64 Tahun 2013